Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) telah memiliki Progam Studi Ilmu Hukum. Prodi yang baru berdiri 10 Juni 2014 ini telah terakreditasi B berdasarkan SK BAN-PT Nomor 1142/SK/BAN-PT/S/IV/2017. “Akreditasi ini didapatkan setelah dua tahun berdiri. Ketika belum memiliki lulusan. Ini sangat membanggakan karena langsung B. Biasanya kebanyakan mulai dari C,” ungkap Ketua Prodi, Ratna Artha Windari, S.H.,M.H.,Jumat (23/11/2018).
Meski usianya masih sangat muda, prodi ini telah mampu menunjukkan taring. Berbagai prestasi tingkat regional, nasional dan internasional berhasil diraih, melawan perguruan tinggi lain yang dipandang berbengsi. Pada 2018 saja, dari Januari hingga awal November, sudah ada 9 juara yang berhasil diipersembahkan mahasiswa. Yakni juara II Debat Fakultas Hukum se-Bali yang diselenggarakan Universitas Warmadewa, juara III Law Creatif Week antarperguruan tinggi se-Bali , juara I nasional Lomba Bussines Plan yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), juara I tingkat universitas pemilihan duta generasi berencana Undiksha, juara III tingkat provinsi dalam ajang Pekan Konstitusi, juara II nasional lomba LKTI Bussines Plan Manufair, Juara II Lomba Debat se-Bali di Universitas Mahasarawati, Juara II nasional Thintank National Bussines Competition di Institut Teknologi Kalimantan dan juara III lomba essay nasional yang diselenggarakan Young Writer Community di Mataram. Hal membanggakan juga berhasil ditorehkan, yakni berhasil mendapat pendanaan Program Hibah Bina Desa (PHBD) dan menjadi delegasi Indonesia dalam Asia Youth International Model United Nation. “Prestasi sudah muncul dari 2015. Meski usia prodi masih muda, sudah bisa bersaing. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas, baik mahasiswa dan tenaga pendidik,” sebutnya.
Tahun ajaran 2019/2020, kuota penerimaan mahasiswa kisaran 200 orang. Meningkat dari tahun ini kisaran 160 orang. “Kalau tahun ini dan sebelumnya, mahasiswa tak hanya dari Bali saja. Tetapi juga daerah lain di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa Tengah sampai Papua. Jumlahnya cukup banyak,” terang lulusan Sarjana Hukum Universitas Brawijaya ini.
Seperti yang lain, prodi ini juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa, mulai dari bidikmisi, PPA, beasiswa rektor dan perbankan. Dalam perkuliahan, mahasiswa tak hanya didorong paham teori hukum, namun juga praktek, seperti perancangan perundang-undangan, praktek pradilan, kemahiran hukum dan lain sebagainya. “Lulusan ilmu hukum dicetak sedemikian rupa dengan menggunakan kurikulum berbasis KKNI. Didalamnya ada mata kuliah yang memang berimbang, baik dari segi tataran teori dan praktek. Kami juga berupaya unggul dalam pengembangan riset dan juga ilmu pengetahuan berlandaskan Tri Hita Karana,” ungkapnya.
Meski bernaung pada universitas pendidikan, lulusan prodi ini tak hanya memiliki prospek sebagai tenaga pendidik bidang hukum. Tetapi juga staf hukum di seluruh institusi pemerintah, baik pusat aupun daerah. Selain itu, dapat pula menjadi praktisi hukum formal, konsultan di Lembaga Bantun Hukum, organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan multinasional/transnasional, non-government organization maupun wirausaha bidang hukum. “Untuk prospek lulusan cukup banyak,” jelasnya. (hms)
