Singaraja- Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memiliki Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, berada di bawah naungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Jurusan ini berkomitmen mewujudkan lulusan andal dan berdaya saing melalui sederet strategi. Demikian disampaikan Ketua Jurusan, Dr. Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd., saat dialog interaktif di Radio Guntur, Singaraja, Selasa (30/4/2019).
Dijelaskan, khusus Program Studi Ilmu Hukum, baru ada pada 2014 dan telah meluluskan mahasiswa dua angkatan. Sebagian besar sudah terserap dunia kerja. Hal menggembirakan lainnya juga muncul dari sejumlah mahasiswa. Beberapa sudah berhasil menorehkan prestasi, baik tingkat provinsi maupun nasional, menyingkirkan perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi bergengsi. Selain itu terdapat pula mahasiswa yang mewakili lembaga dalam event tingkat internasional. “Meski masih berusia muda, kami berkomitmen melahirkan lulusan berdaya saing. Ini gelarnya Sarjana Hukum,” jelasnya.
Sementara itu, untuk Program Studi Kewarganegaraan sudah berdiri cukup lama. Lulusannya pun sebagain besar berprofesi sebagai tenaga pendidik. Di tengah rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), jurusan ini juga cukup sering mendapat jatah formasi. “Tiap perekrutan, ada saja yang lolos. Peluangnya masih cukup besar untuk menjadi tenaga pendidik,” sebutnya.
Sekretaris Jurusan, Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., menyampaikan untuk melahirkan lulusan berdaya saing, dilakukan berbagai upaya. Khusus untuk Prodi Ilmu Hukum, wajib mengikuti program PKL yang bekerjasama dengan lembaga hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan, kantor notaris dan lain sebagainya. Selain itu juga memberikan pemahaman hukum melalui seminar atau kuliah umum dengan menghadirkan narasumber ternama. “Pengacara Hotman Paris sempat kami undang. Ini salah satu strategi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa,” katanya.
Sebagai bagian dari pengembangan kualitas SDM, biaya pendidikan yang ditawarkan jurusan ini cukup merakyat. Tetap melihat kondisi dan situasi masyarakat. Berbagai beasiswa pun ditawarkan, seperti Bidikmisi, PPA, Perbankan, Pemkab maupun Rektor. “Dengan adanya beasiswa ini, mahasiswa yang ekonominya kurang mendukung tetap bisa melanjutkan pendidikan,” imbuh Pembina Kemahasiswaan, Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
Tahun ajaran 2019/2020, mahasiswa Ilmu Hukum ditargetkan empat kelas dan Kewarganegaraan satu kelas. Penerimaannya dibuka melalui SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri melalui Computer Based Test (CBT). “Jumlah mahasiswa per kelas kisaran 30 sampai 35 orang. Jalur penerimaan yang tersisa tinggal yang mandiri. Pendaftaran dibuka 17 Juni sampai 19 Juli,” pungkasnya. (hms)
